Indonesia Gelap: Mahasiswa Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan

- Jurnalis

Selasa, 18 Februari 2025 - 10:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

akudigi.id, Jakarta, 17 Februari 2025 – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Bersatu Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pemotongan anggaran pendidikan dan revisi Undang-Undang Kejaksaan, TNI, dan Polri.

Dalam rencana revisi UU Polri, mahasiswa menyoroti upaya kepolisian untuk memperluas kewenangan dalam mengontrol konten di media sosial. Sementara itu, revisi UU Kejaksaan dianggap berbahaya karena memperkuat hak imunitas jaksa, yang dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

“Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum, karena semua warga negara dan aparat harus tunduk pada hukum yang sama,” ujar salah satu orator aksi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mahasiswa juga menyoroti revisi UU TNI yang akan membuka ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam penegakan hukum, mengulang masa lalu di mana militer belum sepenuhnya tunduk pada peradilan umum. Kondisi ini dianggap mengancam demokrasi dan supremasi hukum.

Selain itu, para demonstran menuntut pencabutan peran multifungsi ABRI. Mereka menilai banyaknya anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil telah menyimpang dari tugas pokok mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam orasi mereka, mahasiswa juga menegaskan bahwa pemotongan anggaran pendidikan akan berdampak buruk pada masa depan generasi bangsa. Revisi sejumlah UU ini, menurut mereka, adalah ancaman serius bagi demokrasi dan hak-hak rakyat.

Aksi ini diwarnai dengan spanduk bertuliskan “Indonesia Gelap” sebagai simbol keprihatinan atas arah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Koordinator lapangan aksi, Satria, turut menuntut agar pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah dan hanya menguntungkan oligarki. Mahasiswa menegaskan akan terus menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 Februari 2025 - 10:10 WIB

Indonesia Gelap: Mahasiswa Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan

Berita Terbaru